Seri Twit Mahfudz Siddiq tentang Tamsil Linrung

• Mau Kenal Tamsil Linrung? 
• Periode 04-09 DPR lalu, saat saya menjabat Ketua Fraksi, FPKS serahkan gratifikasi sekitar 2 M ke KPK. Ini kebijakan tuk clean-govt. #TL
• Anggota FPKS yg banyak serahkan gratifikasi adl Suswono dan Tamsil Linrung krn keduanya sbg unsur pimpinan di DPR. Ada juga Zulkiflimansyah. #TL
• Gratifikasi diserahkan KPK artinye sdh diterima? Ya. Krn dlm praktek ada gratifikasi yg tdk bisa ditolak langsung. Biasanya dititipkan. #TL
• Jalaludin Satibi, angt FPKS Kom 4 periode lalu dikucilkan banyak koleganya krn ungkap dana gratifikasi 20 juta saat kunker ke Sumsel. #TL
• Tamsil Linrung adl aktivis juga pebisnis. Saat ditugaskan di Banggar periode lalu kami sdh sampaikan ujian dan fitnahnya akan banyak. #TL
• Alhamdulillah Tamsil selalu konsultasi setiap ada persoalan dan rencana kebijakan. Kemampuan teknis anggarannya mmg mumpuni dan diakui. #TL
• Periode ini Tamsil sbg waka Banggar DPR. Pimp di DPR bersifat kolektif dan prosesnya kolegial krn melalui pleno yg libatkan 80 anggota. #TL
• Skrg mari kita lihat ulang dgn tenang kasus “Banggar Mogok”. Begitu istilah beberapa media massa. #TL
• Ketika kasus suap Kemenegpora muncul krn tertangkap tangan KPK, disebut keterlibatan bbrp anggota Banggar. Oke? #TL
• Jika itu suap or gratifikasi maka yg diproses hukum adl si penerima dan si pemberi. Keduanya sdg diproses KPK. #TL
• Tapi KPK juga meminta keterangan pihak2 lain yg diduga terkait, diantaranya anggota Banggar. Bukan semua Pimp Banggar! #TL
• Sisi lain. Stlh muncul kasus sesmenpora meledaklah isu Nazaruddin bak drama politik serial sepanjang 3-4 bulanan. Dahsyat memang!! #TL
• Tiba2 menyeruak kasus gratifikasi THR Kemenakertrans. Nama Muhaimin katanya dicatut oleh staf khususnya. Besarnya 1.5 M. Media ramai! #TL
• Pemberi dan Penerima dicocok dan diproses hukum KPK. Lalu muncul pihak2 lain yg diduga terkait. Isu mulai bergeser pelan2! #TL
• Dalam proses hukum Sesmenpora, Menterinya dipanggil sbg saksi di persidangan. Pola yg sama nampak akan terulang di Kemenakertrans. #TL
• Nah bgm uniknya kasus Kemenakertrans? Tiba2 KPK panggil 4 Pimp Banggar DPR. Pertanyakan proses RAPBN 2011 yg sdh jadi UU?? #TL
• RAPBN diajukan oleh Presiden ke DPR. Lalu dibahas oleh Komisi dan Banggar bersama Pemerintah. Disetujui dlm Paripurna DPR sbg UU. #TL
• Sbg UU, APBN lalu disahkan dan ditandatangani oleh Presiden! Pelaksanaannya kemudian menjadi tgjwb Pemerintah. DPR mengontrol. #TL
• Dr kasus gratifikasi THR 1.5 M, KPK pertanyakan proses APBN senilai 1300 Trilyun ke 4 Pimp Banggar mewakili institusi Banggar. #TL
• Lalu pemberitaan pun bergeser lagi ke “mafia Banggar DPR”. Isu mengkristal: Bubarkan Banggar !! #TL
• Banggar bereaksi. Pertanyakan motif dan argumen KPK periksa 4 Pimp. Lalu proses RAPBN 2012 ditunda sd clear urusan ini. #TL
• Lalu isu media heboh: “Banggar Mogok!” Case sebenarnya dan sebelumnya mulai redup. #TL
• Peta persoalan melebar krn KPK juga panggil Menteri Keuangan. Ditambah isu KPK tolak hadir undangan rapat konsultasi dgn DPR. #TL
• Mungkin KPK juga akan panggil Presiden krn ikut menandatangani UU APBN. Pastinya – kalau kejadian – tambah ramai! #TL
• Apa alasan KPK panggil Banggar dlm kasus Kemenakertrans? Krn ada penambahan anggaran 500 M dlm APBN. #TL
• Dlm pembahasan RAPBN antara DPR dgn Pemerintah, dimungkinkan perubahan besaran alokasi sesuai mekanisme. Itu hal biasa. #TL
• Tapi jika dlm case sesmenpora yg diperiksa anggota, tapi case kemenakertrans yg diperiksa Pimp Banggar wakili institusi. #TL
• Mari bedakan proses penyusunan RAPBN yg libatkan DPR dgn pelaksanaan APBN yg domain Pemerintah. #TL
• Jika dlm pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah ada kasus KKN, maka itu kasus yg libatkan oknum personal bukanb institusi. #TL
• Tapi pola penanganan kasus hukum kemenakertrans oleh KPK telah meluaskaan persoalan shg jadi kabur. #TL
• KPK memang bisa lakukan ini dgn kewenangan super-body nya sbg lembaga ad hoc. Namun memicu pertanyaan seputar motif?! #TL
• Dan opini publik segera tergiring DPR vs KPK! Tak akan jelas ujungnya. Termasuk kasus pokoknya ?! #TL
• Penanganan kasus hukum Sesmenpora dan Kemenakertrans mestinya tuntaskan dulu aktor utama penerima dan pemberi suap or gratifikasi. #TL
• Jika sdh terbukti secara hukum, baru KPK perluas ke aktor2 lanjutan baik di eksekutif, legislatif maupun pihak ketiga. #TL”
• Dgn pola penanganan kasus seperti sekarang, menurut saya ada bbrp hal yg terjadi dan harus dikritisi cermat! #TL
• Maaf TL saya tadi terputus krn habis batere dan harus mimpin rapat dgn Menhan di Komisi 1 bahas RAPBN 2012.
• Dgn pola penanganan kasus seperti sekarang, menurut saya ada bbrp hal yg terjadi dan harus dikritisi cermat! #TL”
• Pertama, penanganan kasus dugaan suap or gratifikasi di kemenakertrans saat ini menjadi bias dan tdk fokus. Bahkan isu media melebar. #TL
• Kedua, pola ini ciptakan kontraksi relasi antar lembaga. Sesuatu yg mestinya diminimalisir di tengah persoalan besar lainnya. #TL
• Ketiga, pola ini menggeser opini publik dan media dari kasus pokok yaitu kemenakertrans dan kemenegpora, termasuk soal Nazarudin. #TL
• Keempat, terjadi distorsi opini publik dan media ttg hakikat persoalan yg ingin disampaikan oleh institusi Banggar. #TL
• Kelima, berkembang analisis motif2 politik dari para pihak yg berkontraksi. Saling mempertanyakan dgn prasangka negatif. #TL
• Keenam, mengkristalnya arus pandangan Pro dan Anti KPK. Sesuatu yg tdk boleh terjadi apalagi dikembangkan. Juga thd DPR. #TL
• Ketujuh, solusi rapat konsultasi antar lembaga menjadi macet. Ini tdk bagus untuk semua, termasuk untuk KPK. #TL
• Nah itu pandangan pribadi saya seputar masalah penanganan kasus korupsi yg diduga terjadi di kemenegpora dan kemenakertrans. #TL 
• Anda bisa punya pandangan berbeda. Tapi tak salah tuk coba melihat secara jernih tanpa prasangka. Sambil tunggu proses hukum oleh KPK. #TL 
• Dan media massa sgt berperan tuk bangun obyektivitas opini publik thd berbagai persoalan penegakan hukum di negeri tercinta ini. #TL 
• Saya pribadi sgt hargai ragam pendapat yg ada. Sbg modal rajut energi bangsa benahi negeri ini dgn tuntas. #TL