Wawancara dengan Anis Matta, Sekjen DPP PKS

PKS “Enjoy” Menterinya di Reshuffle

Dalam kunjungan kerjanya ke Jambi, Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemarin berkesempatan mampir ke Graha Pena Jambi Ekspres Jalan Pattimura. Kunjunganya ke Graha Pena lebih kurang satu jam itu, penuh suasana kekeluargaan dan berlangsung akrab. Berikut beberapa petikan wawancara dengan Wakil Ketua DPR RI ini. 

 Bagaimana bapak melihat dunia pers saat ini ? 

Industry media dan industri politik ini sama sebenarnya, sama – sama terkumpul dalam industri yang saya katakan industri pemikiran. Cuma produknya berbeda, kalau industri politik produknya kebijakan, kalau industri media produknya kata-kata. Kebijakan menghasilkan regulasi di masyarakat, sementara kata-kata menghasilkan frame berpikir masyarakat.

Lalu apa pengaruh kedua dunia ini terhadap masyarakat ?

Memang secara keseluruhan, dalam 13 tahun terakhir, kehidupan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh dua hal ini, yakni dengan munculnya dua undang-undang, pertama undang-undang kebebasan berpolitik dan undang-undang kebebasan pers.

Dengan adanya kebebasan berpolitik, maka muncul sistim multi partai dan dengan kebebasan pers, maka muncul media – media di negara kita. Hal ini menjadi wajar, karena memang penghalangnya di hilangkan oleh kebijakan negara kita.

Dengan banyaknya industri pers & partai politik apa implikasinya yang terlihat sekarang ini ?

Perkembangan di industri media dan industri politik mengakibatkanya banyaknya pemain yang terjun ke industri ini. Sehingga keduanya mendapatkan permasalahan yang sama.  Yakni masalah sumber daya manusia.

Banyak industri media mengakibatkan mereka sulit mendapatkan sumber daya yang baik, yang siap berkerja keras, bisa belajar cepat dan siap berada di bawah tekanan sementara gaji kecil karena ini industry baru. Sehingga akibatnya, SDM yang direkrut tidak sesuai dengan tuntutan, hasilnya, tulisan di media terkadang kurang baik. Belum lagi persaingan di antara media itu sendiri, dengan teknologi.

Begitu juga di industri politik, untuk satu partai, harus menyediakan 560 caleg DPR RI. Sementara, untuk menjadi caleg harus memiliki empat kriteria, yakni integritas pribadi, kompetensi, popularitas dan uang.

Kalau ada 10 partai, maka kita harus mencari 6000 orang, dan kalau ada 20 partai, maka harus mencari 12000 orang, dari mana kita mencarinya ?

Lantas bagaimana cara Parpol menyikapi soal SDM ini ?

Maka, akibatnya, orang-orang yang menjadi pengambil kebijakan tidak sesuai dengan yang di inginkan, dan hasilnya kebijakan yang diambil tidak baik. Lebih jauh lagi, semakin sering di kritik, maka semakin lama, cintra partai politik terus menurun. Swing voter meningkat setiap waktu.

Akbiat dari tidak maksimalnya dua industry ini, masyarakat menjadi bingung, dan muncul kekacauan-kekacauan.

Di antara dua industry ini, kemudian muncul yang namanya lembaga survey, yang selanjutnya menghubungkan dua lembaga ini.

Lembaga survey memberikan  resep pencitraan terhadap industry politik, pencitraan itu sendiri menggunakan industry media. Hasilnya, setiap ada permasalahan, maka pelaku politik sibuk memperbaiki citra dengan memasang iklan, tanpa memperbaiki permasalahan. Semakin sering industri media melakukan kritik, semakin banyak iklan yang di pasang oleh pelaku di industri politik, karena mereka mementingkan pencitraan.

Ini yang ingin saya sampaikan, bawa kita (industri politik dan industri media) sama-sama bertanggungjawab  mendisain masyarakat Indonesia kedepan

Terkait isu reshuffle yang akhir-akhir ini muncul di pusat, ini bagaimana sikap PKS ?

DI PKS, cara berfikir kita jangka panjang, jadi setiap langkah jangka pendek, kita selalu memikirkan dampaknya jangka panjang. Cara berfikir kita tidak lompat-lompat, kita selalu bertahap dan hasilnya di tiga kali pemilu, suara kita terus meningkat.

Kita pernah berada di posisi sebagai oposisi ketika megawati menjadi presiden, saat itu kita ditawari mentri agama, tapi kita menolak, dan pemilu selanjutnya suara kita meningkat.

Kita juga pernah berada di posisi sebagai koalisi, dan suara kita juga  tetap meningkat.

Bagi PKS, baik berada di oposisi atau di dalam koalisi, yang penting bagaimana kita tetap eksis. Sehingga meski berada di koalisi, kita tetap kritis, karena itu diatur dalam konstitusi. Hanya saja, kadang pihak lain merespo sikap kami secara berbeda-beda.

Terkait reshuffle, yang kita percayai, pertama itu adalah hak preogratif presiden. Namun itu tidak gratis, karena dia yang mengambil kebijakan, maka segala resiko menjadi tanggungjawabnya. Jangan sampai, dia yang mengambil kebijakan, lalau koalisi yang menanggung resikonya.

Yang kedua, reshuffle ini mengandung sebuah janji, maka janji adalah pertaruhan kredibilitas pemerintahan. Waktu pemerintahan saat ini, efektif hanya sekitar 2,5 tahun lagi. Dan waktu kerja efektif cabinet hanya 1,9 tahun lagi. Kalau pemerintahan tidak perform dalam dua tahun pertama, bagaimana dia bisa perform hanya dalam waktu 1,9 tahun lagi. Dengan kondisi oposisi dalam dua tahun pertama yang sangat lemah. Saat ini, oposisi tidak dapat mengimbangi pemerintahan secara keseluruhan. Jadi kerangka berfikir kita, Apakah reshuffle ini dapat meningkatkan kinerja ?

Lantas kok PKS terkesan spontanitas merespons kebijakan reshuffle ini ?

Sekali lagi, reshuffle ini bukan urusan PKS, ini urusan pemerintah yang mau menggunakan haknya, kita menyatakan begini tidak ada urusan pks, tapi cara berfikirnya adalah apa masalah utamanya ?? Sebenarnya ide utama reshuffle ini kan bagaimana mengurangi lemak-lemak yang ada seghingga pemerintah dapat bekerja lebih lincah.

Yang terjadi saat ini kan, isu reshuffle menjadi isu yang besar selama sebulan terakhir. Akibatnya, ada manuver manuver yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait. Yang mau diresuffle melakukan manuver, dan orang-orang yang mendengar namanya masuk bursa pengganti melakukan manufer, sehingga presiden binggung sendiri.

Kalau mau reshuffle, ya seperti di lingkup pegawai negri saja, ganti mentrinya, langsung sertijab, tanpa di gembar-gemborkan seperti saat ini.

Lalu, bagaimana jika salah satu meteri dari pks di reshuffle ? 

Saat inikan tidak belum ada yang pasti, kita tidak bisa berandai-andai. Kita lihat saja nanti kalau memang benar-benar ada, baru kita mengambil kebijakan.

Bagaimana pertemuan antara presiden SBY dan presiden  partai PKS ? 

Hanya bicara biasa-biasa saja, membicarakanmasalah umum yang sepeerti di siarkan media-media itu.

Setelah ada wacana reshuffle, mengapa pks langsung mengadakan rapimnas ? apa karena untuk membahas, menteri kita di reshuffle lalu PKS mau berbuat apa ?

Tidak demikian, PKS memang begitu dalam setiap pengambilan keputusan, kita berdasarkan syuro. Jadi kita serahkan ke teman-teman seluruh Indonesia, ini ada waana reshuffle, bagaimana langkah kita . dan salah satu rekomendasi dari rapimnas, poin ke tiga itu, kita berada di dalam ataupun diluar kita tetap siap untuk membagun Indonesia.

*) sumber : www.jambiekspres.com