"Dari awal kita menolak. Ini kan maunya rakyat yang harus diikuti parpol," kata Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).
"Keputusan ini sikap tegas kami. Masyarakat menolak kenaikan ya kita putuskan seperti itu," imbuhnya.
Hilmi menegaskan meski berada di koalisi, namun partainya tetap memiliki independensi dalam memutuskan sesuatu utamanya menyangkut kebijakan pemerintah terkait masyarakat.
Seperti diketahui sebelumnya, dalam paripurna persetujuan revisi Undang-Undang APBN Perubahan tahun 2012 dilakukan dengan voting terbuka. Ada dua opsi yang ditawarkan, opsi pertama pasal 7 ayat 6 yang berarti harga eceran BBM bersubsidi TIDAK dinaikkan. Opsi kedua, pasal 7 ayat 6 ditambahkan ayat A yang memungkinkan harga BBM naik.
Dan seperti sikapnya selama ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengukuhkan keputusannya memilih opsi pertama menolak kenaikan harga BBM. Keputusan ini menunjukkan FPKS konsisten bersama penderitaan rakyat.
Sikap PKS ini membuat PD kecewa. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengakui partainya kecewa dengan keputusan yang diambil PKS. Sutan pun berencana melaporkan ulah PKS ini ke Ketua Setgab Koalisi, SBY.
Menanggapi hal ini Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin menyatakan silakan saja PD kecewa.
"Enggak apa-apa dilaporin ke SBY, kita tidak keberatan. Lagi kenapa mesti dilaporin kan Pak SBY sudah melihat jelas sikap kami dari siaran televisi," imbuhnya.
Dia menambahkan, partainya siap bila harus berada di luar pemerintahan. Bagi PKS, urusan koalisi tidak urgen lantaran PKS memfokuskan kerja untuk rakyat. "Kita enggak khawatir mau ditendang dari koalisi. Kita di luar pemerintah bisa, di dalam juga bisa, namanya ibadah yang penting bekerja," tandasnya.
*) sumber : PKS Piyungan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar