Seseorang membagi-bagikan sebuah komik ringkas menarik dengan penuh semangat. Katanya, komik tersebut akan menjelaskan dengan sangat sederhana mengapa demokrasi telah merusak kehidupan kita dan niscaya akan membawa kita pada kehancuran. Sebuah kata-kata yang sangat kuat yang tidak mungkin bersumber selain dari keyakinan penuh. Tapi marilah kita simak ceritanya.
Alkisah, ada suatu percabangan rel kereta api. Cabang yang pertama adalah yang sudah lama tak digunakan lagi, sehingga tak ada kereta yang melewati jalur itu. Cabang kedua adalah jalur yang kini sering digunakan. Sudah barang tentu, jalur pertama adalah tempat yang aman bagi siapa pun, sedangkan jalur kedua harus dijaga baik-baik agar tidak ada jatuh korban.
Di dekat percabangan itu, ada dua kelompok anak yang sedang bermain dengan asyiknya. Kelompok pertama, yang hanya terdiri dari dua orang anak, bermain di jalur pertama, karena mereka memang tahu bahwa jalur tersebut aman untuk siapa pun. Kelompok kedua yang terdiri dari enam orang anak justru asyik bermain di jalur kedua. Dua anak di jalur pertama sudah memperingatkan kepada keenam temannya bahwa jalur itu berbahaya, tapi tidak mereka malah mengabaikan peringatan itu.
Tibalah waktunya kereta datang melintas. Anak-anak itu tidak menyadari kedatangan kereta, demikian juga sang masinis baru mengetahui keberadaan anak-anak itu setelah jaraknya terlalu dekat untuk melakukan pengereman. Karena terkejut, insting sang masinis langsung mengambil alih kerja tubuhnya. Ia ‘banting stir’ sehingga kereta berbelok ke jalur yang biasanya tak dipakai.
Akhir cerita tidak pernah dibahas dalam komik tersebut, mungkin karena terlalu menyedihkan. Bisa dibayangkan, kedua anak yang seharusnya aman bermain di jalur yang tak pernah lagi dilalui kereta kemudian menjadi korban mengenaskan karena insting sang masinis yang memindahkan kereta ke jalur yang lebih sepi demi mengurangi jumlah korban yang mungkin jatuh. Namun meski akhir cerita tak pernah tuntas diuraikan, ibrah pun ditarik: demokrasi, yang senantiasa mementingkan mayoritas, telah mengakibatkan jatuhnya korban tak bersalah.
Hanya karena anak-anak yang bermain di jalur kedua lebih banyak, sang masinis memilih untuk menggilas tanpa ampun dua anak di jalur pertama. Padahal, yang benar adalah yang di jalur pertama itu, karena mereka bermain di jalur yang tak terpakai lagi. Adapun keenam temannya itulah yang bersalah, karena bermain-main di jalur yang masih digunakan. Kisahnya semakin ironis jika kita ingat bahwa kedua anak di jalur pertama sebelumnya telah memperingatkan teman-temannya di jalur kedua tentang bahaya bermain di sana, namun pada akhirnya justru merekalah yang (mungkin) menjadi korban. Dengan analogi tersebut, ditariklah kesimpulan bahwa mementingkan pendapat mayoritas seringkali tidak membawa keselamatan, karena yang banyak belum tentu benar. Dalam iklim demokrasi, yang minoritas selalu ditindas, meskipun dalam banyak hal justru yang minoritas itulah yang benar. Beginilah akibatnya jika pengambilan keputusan tidak didahului dengan pembedaan antara yang benar dan yang salah, yang haq dan yang bathil, yang berdalil dan yang ngira-ngira, yang fakta dan yang mengarang bebas, dan seterusnya. Dalam demokrasi, mayoritas harus menang. Sebodoh apa pun mayoritas itu.
Baiklah, kita kesampingkan dahulu perdebatan apakah memang seorang masinis bisa membelokkan keretanya begitu saja tanpa bantuan pergeseran bagian apa pun dari rel tersebut. Anggaplah hal itu memang dimungkinkan.
Tinggalkanlah demokrasi yang memang dibenci setengah mati itu, dan mari bertanya sejenak pada alternatif yang hendak diajukan sebagai lawan dari demokrasi itu. Sebutlah ia syari’at Islam. Anggaplah Anda menjadi sang masinis, dan asumsikanlah bahwa Anda bisa membelokkannya di percabangan jalur tersebut. Bagaimanakah Anda harus menyikapi masalah di depan mata Anda, dari kaca mata syari’at Islam?
Dari sekian banyak orang yang menerima pertanyaan seperti ini, ternyata jawabannya hanya dua: diam seribu bahasa, atau memilih untuk banting stir, sebagaimana masinis dalam komik tersebut. Mereka yang memilih untuk banting stir pun ternyata menggunakan alasan yang sama persis seperti dalam cerita, yaitu karena ingin menghindari korban yang lebih banyak. Ada pula yang menambahkan suatu pertimbangan, yaitu bahwa jika kereta dibelokkan ke jalur pertama, diharapkan kedua anak di jalur itu sempat melompat ke sisi-sisi rel agar selamat. Adapun di jalur kedua, karena jumlah anaknya lebih banyak, maka lebih sulit bagi mereka untuk menghindar. Bayangkan saja enam orang anak lompat bersamaan tanpa diatur mesti loncat ke arah mana. Jalur pertama memberikan kemungkinan yang lebih baik daripada jalur kedua, baik dari ‘kaca mata demokrasi’ atau ‘kacamata syari’at’. Di sisi lain, ada yang malah melontarkan celaan kepada sang pembuat cerita, karena menurutnya cerita itu sama sekali tidak simpatik. Dengan mengambil contoh anak-anak, apakah sang penulis cerita hendak mengatakan bahwa enam orang anak yang bermain di jalur yang masih aktif tersebut pantas untuk mati terbunuh? Kalau kita tarik pada kasus-kasus lain, boleh pula kita mempertanyakan, pantaskah kita mengatakan bahwa anak-anak yang kabur dari rumah itu pantas dibiarkan hidup menggelandang, karena salah mereka sendiri? Pantaskah kita mengatakan bahwa anak-anak yang terlibat tawuran itu pantasnya mati saja, karena salah mereka sendiri? Adapun dari pihak yang hanya diam seribu bahasa tadi, maka diamnya itu adalah jawabannya.
Kita tidak perlu memperpanjang perdebatan tentang demokrasi ini, namun perlu memperhatikan sebuah gejala yang merebak di antara sebagian saudara kita, yaitu sikap ‘mudah menyalahkan demokrasi’. Setiap masalah muncul, yang bersalah selalu demokrasi. Jika ada yang tak beres di negara ini, yang salah adalah demokrasi. Jika pegawai kelurahan lambat, itu karena demokrasi. Jika urusan memperpanjang KTP jadi ribet, itu salah demokrasi. Jika kemiskinan merebak, itu salah demokrasi. Jika ada yang korupsi, itu karena demokrasi. Jika syari’at Islam ditolak melulu, itu salah demokrasi. Jika sampah dibuang tidak pada tempatnya, jangan-jangan juga karena demokrasi.
Seperti analogi kereta tadi, banyak yang menolak demokrasi namun gagal mengajukan alternatif yang lebih baik darinya. Parahnya lagi, kegagalan dirinya hendak ditutupi atau dilimpahkan kepada demokrasi. Ini adalah gejala yang sangat memprihatinkan, karena menunjukkan bahwa tradisi ilmiah umat Islam telah begitu terpuruknya sehingga yang dicari hanya pelarian dan kambing hitam.
Dalam hal ini, perlu kita mendengarkan argumen yang diajukan oleh ust. Adian Husaini. Menurut beliau, tanpa perlu membenarkan seluruh konsep demokrasi yang dianut oleh masyarakat Barat, pada kenyataannya tidak semua keterpurukan umat Islam terjadi karena demokrasi. Justru keterpurukan itu diawali pada masa-masa di mana belum ada demokrasi di negeri-negeri Islam. Jika kita ingin menganalisis keterpurukan kita pada masa kini, maka kita seharusnya juga menelitinya secara makro sebelum menarik kesimpulan besar bahwa sumber permasalahannya adalah demokrasi.
Dalam iklim demokrasi saat ini, umat Islam nyaris tidak dilarang untuk melakukan apa pun. Mau mendirikan bank syariah diperbolehkan, jual-beli dinar dan dirham pun silakan. Mau bikin TK Islam, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, pesantren, madrasah, atau perguruan tinggi Islam pun tidak dilarang. Pakai jilbab tidak dilarang (walaupun ada saja oknum-oknum dan instansi-instansi ‘nakal’ yang melarangnya), pakai sorban dan jubah pun tidak dilarang. Mau shalat tidak sulit, karena di mana-mana ada Masjid dan Mushola. Mau tilawah di rumah, di masjid, di kereta pun tak masalah. Mau membuat majalah, surat kabar, stasiun radio, stasiun televisi, lembaga amil zakat, ormas, parpol, tidak ada yang melarang.
Dengan kesempatan yang terbuka lebar seperti itu, apa masalah yang kita hadapi dalam dakwah? Ternyata masalahnya ada dalam diri kita sendiri. Kita boleh membuat rumah sakit Islam, tapi salah siapa kalau rumah sakit Islam kalah lengkap peralatannya dan kalah bagus pelayanannya dibanding rumah sakit Kristen? Kita bisa mendirikan sekolah-sekolah Islam, tapi salah siapa kalau sekolah-sekolah itu kalah bersaing dengan sekolah-sekolah negeri? Kita boleh membuat majalah dan surat kabar, tapi bagaimana kalau oplahnya jauh di bawah media-media massa sekuler? Umat Islam sudah punya stasiun-stasiun radio dan boleh mengusahakan stasiun televisi, tapi siapa yang salah kalau pengelolaannya kurang profesional? Orang boleh mengutuk sejuta topan badai karena film bermuatan pluralisme terus-menerus bermunculan, padahal umat Islam punya kesempatan seluas-luasnya untuk membuat film bermuatan Islam.
Janganlah memelihara mentalitas orang kalah yang hanya bisa menyalahkan keadaan tanpa pernah menaklukkan keadaan. Masih banyak yang perlu dibenahi di tubuh umat Islam, tanpa harus buru-buru menyalahkan sistem. Bolehlah berkhayal bahwa pemerintahan sekuler akan ambruk tanpa sebab yang jelas, kemudian hak memerintah diberikan kepada umat Islam, dengan para da’i sebagai kekuatan utamanya. Apakah umat Islam – khususnya para da’i – sudah mengerti cara mengelola sistem perbankan di seluruh negeri, atau membangun kurikulum yang sesuai untuk sekolah-sekolah di seluruh pelosok Indonesia, atau membuat sebuah sistem jaminan sosial untuk seluruh anak negeri, atau mendistribusikan pelayanan kesehatan secara merata, dan setumpuk permasalahan lainnya? Apakah kita sudah mampu menjawab tantangan-tantangan 'mikro' tersebut?
wassalaamu’alaikum wr. wb.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar